 |
| Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Saenuddin saat diwawancara Notifsultra.id. Foto: Rahmat/Notifsultra. |
KENDARI, NOTIFSULTRA.ID - Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Tenggara, Andi Muhammad Saenuddin, menyerukan gerakan bersama seluruh anggota dewan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan turun langsung menagih kewajiban pajak perusahaan dan sektor potensial lainnya.
Menurutnya, pemerintah memang tidak menjalankan bisnis seperti swasta, tetapi tetap memiliki tanggung jawab operasional yang membutuhkan efisiensi dan pengelolaan maksimal.
"Yang dimaksud dengan optimalisasi PAD itu bukan sekadar mengejar pajak, tapi bagaimana mengelolanya secara efisien. Misalnya pendapatan Rp100 juta, jangan sampai belanja Rp105 juta. Harusnya pendapatan diperbesar, pengeluaran ditekan, supaya dana lebih bisa digunakan untuk kebutuhan lain," jelasnya.
Ia menegaskan bahwa arah APBD 2025 sejalan dengan visi pembangunan nasional, yakni fokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketahanan pangan. Semua sektor itu, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer pusat.
"Kalau kita ingin keren sebagai DPRD, maka 45 anggota dewan harus terlibat aktif mendorong PAD. Kita bisa turun ke lapangan bersama pemerintah, ke perusahaan-perusahaan, gedor yang belum bayar pajak. Ayo dong bayar pajaknya. Kita butuh dana itu untuk membangun daerah," ujarnya.
Andi juga menyoroti maraknya kendaraan operasional perusahaan yang tidak menggunakan pelat DT (Sultra), sehingga pajaknya masuk ke provinsi lain. Ia juga menyinggung soal tenaga kerja asing (TKA) yang memperpanjang izin kerja namun pembayarannya tidak dilakukan di Sultra.
"Kalau mereka kerja di sini, seharusnya pajaknya juga dibayar di sini. Saya sudah diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja, dan potensi kita dari iuran TKA itu bisa sampai Rp100 miliar. Tapi sekarang kita cuma dapat belasan juta. Itu karena kita tidak punya data, tidak bergerak bersama," ungkapnya.
Langkah konkret Komisi IV, kata Andi, adalah meminta daftar lengkap perusahaan tambang atau korporasi lain yang belum memenuhi kewajiban pajak.
"Saya akan minta data dari BPKAD, dan saya akan turun langsung ke perusahaan di dapil saya. Kalau semua anggota DPRD melakukan hal yang sama, dampaknya besar sekali." Jelasnya
Ia menegaskan, DPRD tidak hanya punya kewenangan dalam mengawasi anggaran, tapi juga punya tanggung jawab dalam memastikan sumber pendapatan berjalan maksimal.
"Kita jangan hanya berpikir soal dana yang dibagi-bagi. Kita harus pikirkan juga bagaimana caranya memperbesar sumbernya. Karena kalau semua pajak ini tertagih, Sultra bisa jauh lebih sejahtera."
Di akhir pernyataannya, ia mengajak semua anggota dewan, dari ketua hingga anggota, untuk sama-sama bergerak.
"Mari kita ramai-ramai kejar PAD. Jangan cuma berharap dana pusat. Kita bisa mandiri kalau semua potensi pajak dikelola dan ditagih dengan serius," tutupnya.
Penulis: Ld Andi Rahmat
.jpeg)
