Perluasan Area tanam di Sulawesi Tenggara bakal dilakukan dengan sistem pompanisasi dan menetapkan di Tiga Kabupaten
Foto: Ist
KENDARI, NOTIFSULTRA.ID - Sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memperkuat Perluasan Areal Tanam (PAT) padi, Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian (BSIP SDLP) selaku Penanggung Jawab (PJ) Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait.
Tujuan dari koordinasi ini adalah menyatukan persepsi dan komitmen bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan PAT pompanisasi di lahan sawah tadah hujan untuk meningkatkan produksi padi nasional.
PAT melalui kegiatan pompanisasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan indeks pertanaman (IP) sehingga produksi beras nasional meningkat.
Dalam kegiatan yang berlangsung di BSIP Sultra ini memberikan penjelasan secara singkat mengenai panduan aplikasi monitoring, form verifikasi pompanisasi serta demo penggunaan aplikasi SISCrop yang diharapkan menjadi alat bantu dalam verifikasi lapang.
Lebih lanjut, Tim BSIP SDLP berkesempatan untuk meninjau langsung area potensi untuk pompanisasi dan peningkatan IP, diantaranya adalah Desa Mata Bura dan Desa Benua di Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara dengan adanya program PAT diharapkan dapat memotivasi semua pihak yang terlibat untuk bekerja lebih keras dalam menyelesaikan program ini.
"Dengan dukungan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, diharapkan program PAT ini dapat memberikan manfaat nyata bagi petani, terutama dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang," ujar Rusdin (13/03/2024)
Dalam pelaksanaan koordinasi ini, hadir secara langsung Kepala BSIP Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Abdul Wahab, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara (Distanak), La Ode Muhammad Rusdin Jaya, dan Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 143/Halu Oleo, Letkol Tambo Hale Wulaa.
Sementara itu, Kepala BSIP SDLP Dr. Ir. Rahmawati, MM diwakili oleh Ketua Tim Kerja Evaluasi, Ketua Tim Kerja Program dan perwakilan BSIP Agroklimat sebagai salah satu PJ Kabupaten. Hal ini dikarenakan selain Provinsi Sultra, Kepala BSIP SDLP merupakan PJ Provinsi NTB yang sedang gencar melakukan koordinasi juga di wilayah tersebut.
Laporan: Rhay
